Warungberita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga kini masih melakukan kajian mendalam terkait rencana kenaikan tarif Transjakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai tarif baru belum akan diumumkan dalam waktu dekat karena masih membutuhkan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek.
“Pada waktu itu sedang dikaji. Dalam pengkajian itu, apakah nanti diputuskan naik atau tidak, saya akan memutuskan pada saat yang tepat, naik atau tidak. Kan, enggak harus naik,” ujar Pramono, dikutip dari laman resmi Pemprov DKI Jakarta pada 5 November 2025.
Menurut Pramono, hasil kajian tersebut belum tentu berujung pada penyesuaian harga tiket. Ia meminta masyarakat agar bersabar menunggu keputusan resmi yang nantinya akan disampaikan secara terbuka oleh Pemprov DKI Jakarta. “Kami tidak ingin terburu-buru. Semua keputusan harus berbasis data dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan bahwa beban subsidi transportasi publik di Jakarta saat ini terbilang cukup besar. Setiap tiket Transjakarta disubsidi oleh Pemprov DKI sebesar Rp9.700 per perjalanan. Kondisi ini dinilai tidak berkelanjutan apabila terus dibiarkan tanpa penyesuaian kebijakan.
“Kan terlalu berat kalau terus-menerus seperti itu, apalagi DBH-nya dipotong. Maka untuk itu, kami akan melakukan penyesuaian, tetapi tidak memberatkan kepada 15 golongan karena tetap gratis, sehingga mereka tetap kita proteksi,” ujarnya.
Pramono menegaskan bahwa meskipun kajian mengarah pada opsi kenaikan tarif Transjakarta, Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen menjaga akses transportasi publik yang terjangkau bagi kelompok masyarakat tertentu. Ia memastikan 15 kategori pengguna, seperti pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas, akan tetap mendapatkan layanan gratis sebagaimana kebijakan yang berlaku saat ini.
Selain membahas soal tarif Transjakarta, Pramono juga menyoroti aspek kualitas layanan dan sistem pembayaran elektronik (tap-in dan tap-out) yang sering dikeluhkan pengguna. Ia meminta PT Transjakarta untuk segera memperbaiki sistem agar tidak menghambat kenyamanan penumpang.
“Untuk Transjakarta, saya sendiri juga mengeluhkan hal yang sama. Tapping-nya seringkali tidak berjalan dengan baik dan untuk itu saya sudah meminta kepada jajaran Transjakarta untuk memperbaiki supaya itu tidak terulang kembali, termasuk MRT, bukan hanya Transjakarta,” tegasnya.
Pemprov DKI Jakarta menilai peningkatan layanan transportasi publik menjadi prioritas utama selain efisiensi subsidi. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa setiap rupiah subsidi yang diberikan benar-benar berdampak positif terhadap kenyamanan warga dan keberlanjutan sistem transportasi di Ibu Kota.
Kajian mengenai tarif Transjakarta ini juga diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi massal Jakarta secara keseluruhan, termasuk integrasi dengan moda lain seperti MRT dan LRT. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan terjangkau, tetapi juga efisien, aman, dan tepat waktu.
Hingga keputusan final diumumkan, Pemprov DKI Jakarta menegaskan belum ada perubahan tarif Transjakarta. Masyarakat diminta tetap tenang dan menunggu hasil kajian resmi yang tengah disusun oleh pemerintah daerah.
