Warungberita.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK).
Kebijakan ini menyusul pengumuman kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi dampak kenaikan tersebut pada industri.
“Pemerintah akan membuat Satgas terkait dengan PHK,” ungkap Airlangga saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12).
Respons Pemerintah terhadap Potensi PHK
Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mengantisipasi keputusan perusahaan yang mungkin melakukan PHK terhadap pekerjanya akibat kenaikan UMP.
Airlangga menegaskan, pemerintah akan mendalami kondisi industri secara menyeluruh sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Sehingga yang kita lihat adalah fundamental industrinya. Jadi nanti kita akan pelajari di sana,” tambahnya.
Namun, Airlangga belum memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu pembentukan Satgas maupun pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses ini.
Meskipun demikian, ia memastikan pemerintah terus berfokus pada upaya mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
Kenaikan UMP Diumumkan Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan rata-rata UMP sebesar 6,5 persen untuk 2025.
Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas bersama sejumlah pihak terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).
“Kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 persen,” ujar Presiden dalam pengumuman resminya.
Ia menambahkan bahwa angka tersebut lebih tinggi dari rekomendasi Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya mengusulkan kenaikan sebesar 6 persen.
Tujuan dan Pertimbangan Kenaikan UMP
Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja, khususnya yang memiliki masa kerja di bawah 12 bulan.
Langkah ini juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara daya saing bisnis dan kebutuhan sosial pekerja.
Keputusan tersebut, lanjut Presiden, diambil setelah diskusi mendalam dengan berbagai pihak, termasuk para pimpinan buruh.
“Penetapan ini bertujuan meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha,” jelasnya.
Melalui pembentukan Satgas PHK, pemerintah berharap dapat memitigasi dampak negatif kenaikan UMP, sehingga stabilitas ekonomi dan sosial tetap terjaga.
Baca Juga: Kamala Harris Janjikan Alih Kekuasaan Damai Pasca Kekalahan dari Trump di Pilpres AS 2024
