Warungberita.com – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara terbuka menyampaikan sikap tegas terkait wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dan seluruh Kapolda se-Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin.
Di hadapan para anggota DPR dan jajaran kepolisian, Kapolri menegaskan penolakannya terhadap gagasan tersebut.
“Saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian,” katanya.
Menurut Kapolri, menempatkan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan institusi kepolisian itu sendiri. Bahkan, ia menilai dampaknya bisa lebih luas karena berisiko melemahkan negara dan posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Kapolri menjelaskan bahwa Polri merupakan institusi negara yang memiliki peran strategis dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas), penegakan hukum, serta perlindungan kepada masyarakat. Dengan fungsi yang begitu luas, Polri dinilai membutuhkan ruang gerak yang fleksibel dan responsif.
Ia menilai posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden merupakan bentuk pengaturan yang paling ideal untuk mendukung efektivitas tugas tersebut.
“Di satu sisi, kami betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian–ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya,” imbuhnya.
Sejak awal rapat kerja Komisi III DPR RI, Kapolri memang sudah menyampaikan pandangannya bahwa Polri sebaiknya tetap berada langsung di bawah Presiden. Hal itu, menurutnya, berkaitan erat dengan kondisi geografis Indonesia dan tantangan keamanan yang dihadapi.
Ia menyoroti luas wilayah Indonesia yang sangat besar serta jumlah penduduk yang tinggi sebagai faktor utama.
“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, Kapolri menilai bahwa Polri akan lebih maksimal dan luwes dalam menjalankan tugas jika tetap berada langsung di bawah Presiden, tanpa harus melalui struktur kementerian atau bahkan kementerina yang justru berpotensi memperpanjang jalur koordinasi.
Sebelumnya, wacana penempatan Polri di bawah kementerian sempat mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan adanya gagasan tersebut dalam pembahasan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Yusril menjelaskan bahwa ide tersebut muncul dengan merujuk pada struktur Kementerian Pertahanan yang menaungi TNI. Namun, ia menegaskan bahwa gagasan tersebut belum bersifat final.
“Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden,” ujar Yusril.
Di sisi lain, Yusril juga menyebut bahwa sebagian pihak dalam komisi justru menghendaki agar struktur Polri tetap seperti saat ini. Pada akhirnya, keputusan final terkait struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri berada di tangan Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, mengingat pengaturannya telah diatur secara rinci dalam undang-undang meski Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberikan landasan konstitusional.
