Warungberita.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus menekan biaya haji dan mempercepat waktu tunggu keberangkatan jamaah Indonesia. Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10), bertepatan dengan satu tahun masa pemerintahannya.
Dalam sidang tersebut, Prabowo meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya dan pelaksanaan haji agar lebih efisien dan transparan.
“Menteri Haji, dia tidak hadir karena sekarang berada di Arab Saudi berurusan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” kata Presiden Prabowo saat membuka sidang.
Prabowo menilai, efisiensi pengelolaan dana haji menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Selain itu, ia juga menyoroti lamanya antrean keberangkatan haji yang kini mencapai 40 tahun, dan menargetkan agar waktu tunggu dapat dikurangi menjadi hanya 26 tahun.
Dorongan Efisiensi dan Pembentukan Kementerian Haji
Kepala Negara menyampaikan optimismenya bahwa target tersebut bisa dicapai karena pemerintah kini telah membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Sebelumnya, urusan penyelenggaraan haji masih berada di bawah Badan Penyelenggara Haji, namun kini ditangani secara lebih terstruktur oleh kementerian khusus.
Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan kementerian ini merupakan hasil komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi, yang meminta agar urusan haji ditangani langsung oleh pejabat setingkat menteri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan haji adalah Menteri Haji. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan.’ Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” ujar Prabowo.
Dengan adanya kementerian khusus, Prabowo berharap tata kelola ibadah haji dapat dilakukan lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi dengan baik antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan kabar penting dari Pemerintah Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, negara tersebut mengubah undang-undang agar negara asing dapat membeli lahan di kawasan suci Mekah dan Madinah.
Langkah tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mewujudkan rencana pembangunan Kampung Indonesia di Mekah, hasil pendekatan diplomatik yang dilakukan secara berkelanjutan.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,’” tutur Prabowo.
Prabowo menilai pembangunan kawasan khusus bagi jamaah Indonesia di Tanah Suci akan memperkuat pelayanan haji di masa mendatang, sekaligus menjadi simbol eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi.
Dengan berbagai upaya ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengelolaan haji yang lebih efisien, manusiawi, dan berkeadilan, agar seluruh umat Islam Indonesia dapat menunaikan rukun Islam kelima dengan lebih mudah dan terjangkau.
