Warungberita.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa tarif MRT Jakarta dan LRT Jakarta tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan di tengah rencana efisiensi subsidi transportasi yang muncul setelah adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menuturkan bahwa hasil kajian terhadap willingness to pay (kesediaan membayar) dan ability to pay (kemampuan membayar) masyarakat menunjukkan tarif yang berlaku saat ini masih sesuai dengan batas wajar.
“Saya pastikan tarif MRT dan LRT tidak naik. Kajian terhadap ‘willingness to pay’ dan ‘ability to pay’ menunjukkan bahwa tarif yang berlaku masih dalam batas tarif yang berlaku saat ini,” ujar Syafrin dalam acara Media Fellowship Program MRT Jakarta 2025 di Jakarta, Kamis (09/10).
Syafrin menjelaskan, secara keekonomian, tarif ideal MRT Jakarta seharusnya berada di kisaran Rp13 ribu per perjalanan. Namun, masyarakat hanya membayar Rp7.000, sehingga terdapat subsidi rata-rata sekitar Rp6.000 per pelanggan. Angka tersebut, lanjutnya, masih termasuk dalam skema subsidi transportasi yang sudah dirancang pemerintah daerah untuk tahun 2024.
Berbeda dengan MRT dan LRT, Transjakarta dinilai perlu melakukan penyesuaian tarif. Syafrin mengungkapkan bahwa tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 yang berlaku sejak 2005 belum pernah mengalami perubahan, padahal selama dua dekade terakhir Upah Minimum Provinsi (UMP) naik hingga enam kali lipat dan inflasi kumulatif mencapai 186,7 persen.
“Cost recovery Transjakarta turun dari 34 persen pada 2015 menjadi 14 persen saat ini. Artinya biaya yang dibutuhkan untuk menutup itu semakin tinggi. Tapi belum ada angka (penyesuaiannya), masih terus didetailkan,” jelasnya.
Cost recovery sendiri menggambarkan seberapa besar biaya operasional yang bisa ditutup dari tarif penumpang. Semakin kecil nilainya, semakin besar beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat, memaparkan bahwa untuk rute Bundaran HI–Lebak Bulus, nilai keekonomian mencapai Rp32.000 per perjalanan, sementara tarif yang dibayarkan penumpang hanya Rp14.000.
“Agar perusahaan tetap berkelanjutan, kami mengembangkan pendapatan dari non-farebox,” ucap Tuhiyat.
Ia menjelaskan, MRT Jakarta terus berupaya menambah pendapatan dari sektor non-tarif, seperti hak penamaan (naming rights), penyewaan ruang ritel dan komersial, serta pengembangan aktivitas digital dan media.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah provinsi memang sedang melakukan kajian ulang terhadap skema subsidi transportasi umum. Langkah ini diambil untuk menyesuaikan dengan kondisi fiskal daerah akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Subsidi transportasi kita besar sekali, tapi bukan berarti tarif akan langsung dinaikkan. Ini hanya contoh,” ujar Pramono, Senin (6/10).
Ia menambahkan, besaran subsidi transportasi di Jakarta saat ini mencapai hampir Rp15.000 per orang. Dengan proyeksi penurunan APBD DKI Jakarta 2025 dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,03 triliun, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Meski demikian, Pramono menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak akan serta-merta membebani masyarakat dengan kenaikan tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, maupun Transjakarta, melainkan diupayakan agar tetap menjaga aksesibilitas dan keberlanjutan layanan publik.
