Warungberita.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto memastikan bahwa kebijakan tarif resiprokal sebesar 32 persen yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap produk asal Indonesia tidak akan diberlakukan dalam waktu dekat. Kebijakan ini resmi ditunda guna memberi ruang bagi proses negosiasi lanjutan antara kedua negara.
Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan mulai memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap berbagai produk dari Indonesia mulai 1 Agustus 2025.
Namun, hasil pertemuan bilateral antara Airlangga dan sejumlah pejabat tinggi di Washington D.C. berhasil membuahkan kesepakatan penting, yakni penundaan implementasi kebijakan tersebut.
“Waktunya (penerapan tarif 32 persen) adalah kita sebut pause. Jadi penundaan penerapan untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Brussel, Belgia, Sabtu (12/7) waktu setempat.
Keputusan ini merupakan hasil dari pertemuan strategis antara Airlangga dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Kepala Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer.
Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (9/7) di Washington D.C. tersebut menjadi titik awal dari kelanjutan dialog perdagangan antara kedua negara.
Airlangga menyampaikan bahwa dalam tiga minggu ke depan, tim dari Indonesia dan AS akan fokus menyempurnakan dokumen usulan yang telah dipertukarkan dalam perundingan sebelumnya.
“Jadi tiga minggu ini diharapkan finalisasi daripada fine tuning dari proposal dan penyelarasan terhadap apa yang sudah dipertukarkan,” jelasnya.
Kunjungan Airlangga ke Amerika Serikat dilakukan setelah ia mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Brasil.
Fokus utama dari lawatan tersebut adalah untuk mengamankan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional, menyusul pengumuman tarif oleh Donald Trump pada 7 Juli 2025.
“Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat kerja sama perdagangan antara Indonesia dan AS,” tegas Airlangga dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (10/7).
Lebih jauh, Airlangga mengungkapkan bahwa diskusi bilateral tidak hanya terbatas pada persoalan tarif AS, melainkan juga membahas hambatan non-tarif, keamanan ekonomi, perkembangan ekonomi digital, hingga peluang investasi di sektor strategis.
Salah satu isu penting yang menjadi perhatian kedua belah pihak adalah potensi kerja sama dalam pengembangan mineral kritis. Airlangga menyebut bahwa pemerintah AS menunjukkan minat besar terhadap cadangan mineral strategis Indonesia seperti nikel, tembaga, dan kobalt.
“AS menunjukkan ketertarikan yang kuat untuk memperkuat kemitraan di bidang mineral kritis. Indonesia memiliki cadangan besar nikel, tembaga, dan kobalt, dan kita perlu mengoptimalkan potensi kerja sama pengolahan mineral kritis tersebut,” ujar Airlangga.
Penundaan kebijakan tarif oleh AS ini menjadi sinyal positif dalam menjaga stabilitas hubungan dagang bilateral.
Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi yang dipimpin Airlangga Hartarto, terus berupaya agar kepentingan nasional tetap terlindungi, terutama dalam menghadapi kebijakan proteksionis dari administrasi Donald Trump.
